Pemerintah tahu pasti persoalan Aceh, hanya saja tidak ikhlas selesaikan

Foto: www.facebook.com
Federasi Sumatera
Bendera merah putih di turunkan, lambang negara di copot di seret dan di injak - injak, Masyarakat mengibarkan bendera Bulan Bintang. Kalau rakyat sudah bergerak, itu tandanya ada jeritan yang diabaikan. Harus di ingat bahwa jabatan itu amanah, bukan lampu hijau untuk kesewenang-wenangan
Pemerintah Prabowo terhubung langsung dengan petinggi GAM, komandan lapangan, sampai jaringan internalnya. Jadi kalau bicara soal dinamika Aceh, sudah tersambung dengan dapurnya. Pemerintah sekarang tau pasti apa persoalan Aceh. Tinggal saja ikhlas atau tidaknya pemerintah selesaikan masalah Aceh.
Apakah pemerintah pusat benar-benar sudah memberikan perhatian penuh kepada Aceh? Ada beberapa persoalan penting Aceh harus diangkat ke permukaan. Mulai dari dana Otsus, bendera Aceh, hingga tanah wakaf Blang Padang!
"Beberapa persoalan ini bukanlah perkara kecil bagi masyarakat Aceh".
Pertama, soal dana Otonomi Khusus atau Otsus Aceh. Dana yang diharapkan mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini masih menjadi perhatian penting bagi pemerintah Aceh.
Kedua, persoalan bendera Aceh. Simbol yang memiliki nilai sejarah dan identitas bagi masyarakat Aceh ini masih menjadi pembahasan yang membutuhkan kepastian penyelesaian antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat.
Masalah bendera sebenarnya hal kecil, cuma Indonesia keras kepala terlalu ingin menjajah. Kalau rakyat dan tanah Acehnya sudah masuk ke Indonesia, identitas nya sebenarnya ikut juga. Tinggal di kibarkan saja, seperti di Malaysia. Kawin dengan janda, anaknya malah di usir. Kalau maknya mahu anaknya juga harus di ambil.
Ketiga, persoalan tanah wakaf Blang Padang di Banda Aceh. Tanah yang memiliki nilai sejarah dan kepentingan masyarakat ini juga menjadi salah satu isu yang perlu mendapatkan kejelasan.
Tanah ini sebelum Indonesia itu ada, sudah memang milik Aceh, milik peninggalan waqaf untuk ummat bukan milik TNI. Tinggal terima kenyataan, ikhlaskan saja. Aceh bertahun - tahun sanggup korban nyawa untuk usir kafir Belanda, Portugis, dan lainnya, TNI tinggal datang klaim bahwa tanah itu mereka yang punya. Sedang mereka berkawan dengan Belanda sanggup di jajah sampai 350 tahun.
Persoalan selanjutnya adalah bagi hasil sumberdaya alam. Ini masalah yang sangat tidak di inginkan pemerintah pusat untuk menyelesaikannya. Setiap pencuri kekayaan daerah akan meleleh air liurnya. Kalau boleh angkut semua ke Jakarta rakyatnya tinggalkan taik.
Dalam setiap kesempatan Pemerintah pusat selalu menyatakan komitmennya untuk mengawal keberlanjutan Dana Otsus, memberikan kepastian hukum terkait Blang Padang, serta membuka ruang dialog untuk menyelesaikan persoalan bendera Aceh. Tetapi setelah itu pemerintah pusat hanya kentut.
Masyarakat Aceh sudah terlalu lama menunggu, apakah komitmen tersebut benar-benar akan diwujudkan menjadi keputusan nyata?
Persoalan ini sudah terlalu lama dibiarkan tanpa kepastian? Jangan hanya menjadi janji di meja rapat. Aceh membutuhkan bukti dan penyelesaian nyata!"
Opini,analisis dan berbagi informasi.
ibnuhajarnurdin@gmail.com
Komentar
Posting Komentar