Pemerintah tahu pasti persoalan Aceh, hanya saja tidak ikhlas selesaikan

 ‎

Foto: www.facebook.com
Federasi Sumatera


Bendera merah putih di turunkan, lambang negara di copot di seret dan di injak - injak, Masyarakat mengibarkan bendera Bulan Bintang. Kalau rakyat sudah bergerak, itu tandanya ada jeritan yang diabaikan. Harus di ingat bahwa jabatan itu amanah, bukan lampu hijau untuk kesewenang-wenangan

‎Pemerintah  Prabowo terhubung langsung dengan petinggi GAM, komandan lapangan, sampai jaringan internalnya. Jadi kalau  bicara soal dinamika Aceh, sudah tersambung dengan dapurnya. Pemerintah sekarang tau pasti apa persoalan Aceh. Tinggal saja ikhlas atau tidaknya pemerintah selesaikan masalah Aceh.

‎Apakah pemerintah pusat benar-benar sudah memberikan perhatian penuh kepada Aceh? Ada beberapa persoalan penting Aceh harus diangkat ke permukaan. Mulai dari dana Otsus, bendera Aceh, hingga tanah wakaf Blang Padang!

‎"Beberapa persoalan ini bukanlah perkara kecil bagi masyarakat Aceh".

‎‎Pertama, soal dana Otonomi Khusus atau Otsus Aceh. Dana yang diharapkan mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini masih menjadi perhatian penting bagi pemerintah Aceh.

‎Kedua, persoalan bendera Aceh. Simbol yang memiliki nilai sejarah dan identitas bagi masyarakat Aceh ini masih menjadi pembahasan yang membutuhkan kepastian penyelesaian antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat.

‎Masalah bendera sebenarnya hal kecil, cuma Indonesia keras kepala terlalu ingin menjajah. Kalau rakyat dan tanah Acehnya sudah masuk ke Indonesia, identitas nya sebenarnya ikut juga. Tinggal di kibarkan saja, seperti di Malaysia. Kawin dengan janda, anaknya malah di usir. Kalau maknya mahu anaknya juga harus di ambil.

‎Ketiga, persoalan tanah wakaf Blang Padang di Banda Aceh. Tanah yang memiliki nilai sejarah dan kepentingan masyarakat ini juga menjadi salah satu isu yang perlu mendapatkan kejelasan.

‎Tanah ini sebelum Indonesia itu ada, sudah memang milik Aceh, milik peninggalan waqaf untuk ummat bukan milik TNI. Tinggal terima kenyataan, ikhlaskan saja. Aceh bertahun - tahun  sanggup korban nyawa untuk usir kafir Belanda, Portugis, dan lainnya, TNI tinggal datang klaim bahwa tanah itu mereka yang punya. Sedang mereka berkawan dengan Belanda sanggup di jajah sampai 350 tahun.

‎Persoalan selanjutnya adalah bagi hasil sumberdaya alam. Ini masalah yang sangat tidak di inginkan pemerintah pusat untuk menyelesaikannya. Setiap pencuri kekayaan daerah akan meleleh air liurnya. Kalau boleh angkut semua ke Jakarta rakyatnya tinggalkan taik.

‎Dalam setiap kesempatan Pemerintah pusat selalu menyatakan komitmennya untuk mengawal keberlanjutan Dana Otsus, memberikan kepastian hukum terkait Blang Padang, serta membuka ruang dialog untuk menyelesaikan persoalan bendera Aceh. Tetapi setelah itu pemerintah pusat hanya  kentut.

‎Masyarakat Aceh sudah terlalu lama menunggu, apakah komitmen tersebut benar-benar akan diwujudkan menjadi keputusan nyata?

‎Persoalan ini sudah terlalu lama dibiarkan tanpa kepastian? Jangan hanya menjadi janji di meja rapat. Aceh membutuhkan bukti dan penyelesaian nyata!"

‎


Opini,analisis dan berbagi informasi.

‎ibnuhajarnurdin@gmail.com




‎

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Qanun Ketertiban Hewan Ternak, Apa Kata Syeikh Abdul Qadir Jailani

Pangkalan Gas Guna Bahasa Isyarat, Elak Menipu

Tangkap Saja si Penipu Ini, Kalau Bukan Kenapa Projectnya Mengkrak

Layanan Pajak Warung Kopi, Nikmati Sedapnya Lontong di Cek Wan Kupi

Usir Pedagang, Penguasa di Lhokseumawe Blokir Jalan

Korupsi Subur Di Indonesia

Rizayati Penipu Ulung